HEADLINE NEWS

Kategori

Bencana (23) budaya (1) BUMN (1) Business (15) Daerah (1369) Dana Desa (2) Disdiknas (2) Duka (5) Entertaiment (12) Games (5) Headline (1281) Hiburan (15) hukum (51) Internasional (72) Kasus (13) Keagamaan (3) Kebakaran (3) Kesehatan (64) Korupsi (10) KPUD (1) kriminal (50) Lakalantas (7) Migas (1) Misteri (5) Movie (2) Nasional (274) Parlemen (6) PEMDA (176) pendidikan (46) Perkebunan (1) Pilkada (2) Polisi (466) Politik (138) Pungli (2) Ragam (14) seni (2) Seremonial (17) Slider (136) Sosial (4) Sports (16) Technology (5) TMMD (1) TNI (21) Umum (37)

Diduga Penggelapan Pajak, Uban : Bangun Ruko, Tidak Miliki IMB Dan Tutup Alur Sungai Tebelian


Foto : Uban
 

Shot14news.com Sintang - Demi mewujudkan kelancaran Usahanya di bidang jasa Konstruksi Ruko, Diduga Seorang Pengusaha melaksanakan Kegiatannya dengan membangun Ruko Tanpa memiliki IMB Dan Bukan hanya itu saja, Bahkan Pemilik Ruko tersebut mengalihkan Badan/Daerah Aliran Sungai Tebelian Untuk kepentingan usahanya Tanpa Izin, Bangunan tersebut berlokasi di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Tepatnya di Simpang Pinoh

Ketika di konfirmasi, Awalnya Uban mengelak dan mengatakan IMB Sudah ada, Namun ketika Awak media ingin mengetahui kebenaran IMB, Lalu Uban mengakui Memang Izin Mendirikan Bangunan  ( IMB ) belum ada dan izin mengalihkan Alur Sungai Tebelian juga tidak ada pak, tapi sudah di urus oleh Aep orang Dinas PU, ujarnya kepada Wartawan ketika di konformasi di kediamannya pada 20/06/2021.



Foto Alur Singai Tebelian yang di Timbun

Uban Mengatakan Pembangunan Ruko tersebut telah dikonsultasikan sama Dinas Pekerjaan Umum lewat Aep, Ada 8 Unit Ruko yang di bangun, itu semua sudah di izinkan oleh PU untuk di bangun dan telah berkonsultasi BPN, kemudian mengenai pengalihan Alur Sungai Tebelian artinya sungai yang lama ditutup, kemudian alur sungai tersebut dipindahkan, kata Uban.

"Terkait tanah memang Dari badan jalan Raya Tanah tersebut sekitar 28 meter sampai tepi Sungai Tebelian, karena tanah tersebut tidak cukup untuk membangun Ruko, Kemudian Sungai Tebelian tersebut ditimbun, lalu Alur Sungai Tebelian dipindahkan mundur ditanah bersertifikat, supaya tanah tersebut menjadi 45 meter sampai di tepi sungai sehingga mencukupilah untuk dibangun 8 unit Ruko.Masalah perijinan pengalihan Badan Sungai saya tidak paham, Semua kita sudah Konsultasi dengan PU, Jadi jalur sungai yang lama di timbun, yang sekarang telah dibangun Ruko, lahan yang dijadikan Sungai itu ada 2 sertifikat dan setelah Ruko selesai kita telah membuat kesepakatan untuk bagi ruko, Itu tidak ada masalah", jelas Uban.



Foto : Jembatan Sungai Tebelian 

Ketua Rw Akik Yai mengatakan Terkait lahan Bangunan Ruko Pak Uban, "Kita selaku Ketua Rw Desa Sungai Ukoi Rw Simpang Tiga ( Simpang Pinoh), Selaku Rw Tidak pernah mengetahui izin Bangunan Ruko Tersebut, Bahkan saya sudah Konsultasi ke pihak kepala Desa Sungai Ukoi, Beliau juga tidak tau menau, jadi bangunan itu tidak ada laporan ke Rw dan Desa, Bahkan Pengalihan Alur Sungai itu dilakukan secara diam diam, tanpa persetujuan kami, Dan Bahkan bangunan Ruko yang sudah selesai dibangun Milik Uban di samping Lokasi Ruko Baru di sinyalir tidak ada Tidak memiliki IMB", kata yang sering disapa Akik Yai

Sementara Jasli ( NGO Lidik Krimsus) mengatakan, Pengalihan Alur Sungai itu jelas ada Peraturannya, Harus ada ketentuan ketentuan pengajuan izin Pengalihan Alur Sungai, harus melengkapi hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengalihan alur sungai melalui analisis, Hal ini bertujuan agar rencana pengelolaan sumber daya air yg ingin dialihkan supaya fungsi sungai tetap terjaga, Dan Pengusaha harus mengantongi izin tersebut, bukan Lisan, kata Jasli.

Pengalihan alur sungai itu jelas aturanya dan keperuntukanya, disini pihak pembangun ruko tersebut,sudah tidak mengindahkan aturan dan melanggar Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (LH), ungkap Jasli Bakorwil Lidikkrimsus RI wilayah kaliamantan.

Izin harus dilihat dari beberapa kriteria, Permen PUPR no 21 tahun 2020 mengatur kewenangan Pengalihan Alur Sungai harus memenuhi Standar, Proseduk dan Kriteria (NSPK) yg dikeluarkan oleh pusat. Termasuk perlakuan dan pengelolaan baik Sungai maupun Anak Sungai sama tidak ada perbedaan dalam hal pengajuan izin, jelas Jasli.

Nah terkait Izin Pengalihan Alur Sungai dan IMB yang dilakukan Oleh Uban menurut keterang yang bersangkutan tidak ada, Jadi saya berharap kepada Penegak Hukum atau Kejaksaan Negeri Sintang, atau Pihak terkait agar menindak lanjuti Pengalihan Alur Sungai Tebelian Sintang, Apalagi Ruko yang di bangun belum memiliki IMB, Di sana Bisa Jadi Ada Penggelapan Pajak Negara,Jadi Saya berharap Kejari Sintang Bisa Cek dan dan menindak Para pelaku yang tidak Tunduk pada Peraturan, Tanpa harus buat laporan resmi",   tegas Jasli.
 ( red.tim )

Previous
« Prev Post