HEADLINE NEWS

Kategori

Bencana (4) BUMN (1) Business (14) Daerah (1154) Entertaiment (12) Games (5) Headline (1138) Hiburan (15) hukum (48) Internasional (72) Kasus (1) Keagamaan (2) Kebakaran (1) Kesehatan (38) KPUD (1) kriminal (12) Lakalantas (2) Migas (1) Misteri (5) Movie (2) Nasional (239) PEMDA (2) pendidikan (41) Pilkada (1) Polisi (112) Politik (138) Ragam (14) seni (2) Slider (136) Sports (16) Technology (5) TMMD (1) TNI (5) Umum (35)

ADUAN HAK RESIGN PEKERJA, DIDUGA DIKANGKANGI PT. PALMINA UTAMA - JULONG GROUP INDONESIA



Poli Hasudungan Simanjuntak
S14n Sintang, Permasalahan antara pihak karyawan dengan pihak perusahaan acapkali terjadi dimana-mana. Kata "Masalah" muncul akibat dari ketidak sinkron-an dua hal antara "harapan dan kenyataan" sehingga timbullah "Masalah" itu sendiri.

Bertolak dari konteks permasalahan itu sehingga  keadilan hukum sangat dibutuhkan oleh pihak yang dirugikan. Sesuai peraturan UU ketenagakerjaan tentang hak karyawan yang merasa dikangkangi oleh pihak menejemen perusahaan, pihak karyawan wajib dan berhak meminta keadilan hukum.

Dan ini merupakan permasalahan yang sangat serius dan harus ditanggapi secara serius juga oleh pihak-pihak yang terkait dan pemerintah.

Seperti yang sedang dialami oleh saudara
Poli Hasudungan Simanjuntak, 41 tahun asal Kal-Bar. Berlatar dari masalah ini, Poli sapaan akrabnya memohon bantuan hukum atas permasalahan yang dihadapinya oleh sikap perusahaan perkebunan kelapa sawit PMA PT. Julong Group. Untuk PT. Palmina Utama Kalsel. 

Menurut penuturan Poli kepada MBB 74, saya mulai bergabung bekerja dengan PT. Group Julong pada tanggal 5 Jan 2015 dengan penempatan di PT. Wahana Plantation and Product (PT. WPP) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dengan posisi sebagai Staff dan jabatan Koordinator GIS dan kemitraan. 

Lanjutnya, saya bekerja di PT. WPP dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dengan posisi terakhir sebagai Estate Manager di PT. WPP untuk kebun Sona Estate. 
Tanggal 4 Januari 2018 saya mutasi ke PT. Palmina Utama Kalimantan Selatan dengan Group yang sama yakni PT. Julong Group. 

Untuk PT. Palmina Utama, disana Posisi saya sebagai Manager GIS dan WMS. Dalam satu tahun saya dimutasi lagi untuk menjabat sebagai manager plasma dan bertanggung jawab juga terhadap WMS, jelasnya.

Kemudian Poli menguraikan bahwa, setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya, ya saya laksanakan secara profesional bertanggung jawab dan selama ini tidak ada permasalahan. 

Namun karena mulai ada ketidak-sepahaman saya dengan mekanisme kerja di PT. Palmina Utama maka saya mengajukan resign pada tanggal 25 September 2018 dan menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan saya saat itu serta tembusan ke HRD.

Alasan saya resign sebenarnya karena "Dualisme" kepemimpinan dimana saya sebagai manager tidak memiliki kapasitas karena semua dikuasai oleh manager China nya (Tiongkok) sementara resikonya kesaya sebagai pimpinan estate.

Kemudian, menyikapi hal ini saya anggap saya harus memilih mundur dengan baik baik. 
Ketika surat pengunduran diri saya sampai kepimpinan, maka pimpinan menahan saya dan menawarkan mutasi yakni dengan memutasikan jabatan saya lagi menjadi estate manager untuk kebun Estate 01 PT. Palmina Utama. 

Lanjut Poli, saya menerimanya karena perintah dan kebutuhan management namun saya juga sudah tegas menyampaikan kepada pimpinan bahwa saya tetap akan resign walaupun dimutasi. Dan saya akan penuhi masa 3 bulan terhitung bulan 10, 11 dan 12 mengingat ketentuan perusahaan yang disampaikan HRD, ulasnya.

Padahal lanjut Poli, ketentuan perusahaan bahwa manager resign harus menjalani 3 bulan masa tunggu baru berhak mendapatkan uang pisah kata HRD PT Palmina Utama. 
Saya sudah penuhi waktu tersebut atas hal yang disampaikan HRD kesaya dan surat resign saya sudah masuk dan tidak saya cabut, ujar Poli dengan kesal.

Surat resign sudah saya serahkan pada pimpinan pada  26 september 2018 dan saya memang berniat resign dengan baik, dan setahu saya bahwa kewajiban pekerja sebenarnya satu bulan untuk masa tunggu jika resign yang diatur dalam Undang undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 pasal 162.
Karena saya mengenal tabiat perusahaan, khususnya HRD maka saya membuat surat pengunduran diri lagi untuk memenuhi ketentuan waktu tunggu yang diatur oleh undang undang tenaga kerja. 

Surat pengunduran diri yang kedua tanggal 28 Jan 2019 dengan masa waktu resign tgl 4 Maret 2019 agar memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang undang tenaga kerja.
Pada tanggal 4 Maret 2019 saya resmi resign bekerja dari PT. Julong Group untuk PT. Palmina Utama namun saya tidak mendapatkan hak dari perusahaan, keluhnya. 

Hal ini disampaikan HRD karena mereka hanya mengikuti ketentuan SOP perusahaan saja. Undang undang tenaga kerja bagi HRD hanya acuan pengusaha saja namun yang dipakai tetap SOP perusahaan. 

Poli juga menjelaskan, sementara SOP perusahaan yg dipaparkan kepada kami pekerja tidak ada bukti persetujuan atau koreksi dari pemerintah terkait. SOP perusahaan tidak berlaku mutlak dimasing masing kebun, dan semua kembali kepada direktur atau atasan China tiongkok saja. 

"Hal ini sangat rancu dan sangat mengangkangi peraturan di Indonesia dan memgangkangi hak hak pekerja". Tegasnya.

Secara adminstrasi saya sudah penuhi kewajiban saya untuk resign. 
HRD PT. Julong Group menekan saya bahwa pemberian uang pisah hanya berlaku jika saya menjalani 3 bulan dan surat pengunduran diri saya dianggap tidak berlaku karena bersedia di mutasi ke Estate. 

Sementara, perihal mutasi adalah urusan managemen dan bukan negosiasi. Hal ini juga saya anggap akal-akalan perusahan saja. Dari HRD saudara Jhin Rorimpandey menyatakan kalau mau gugat silahkan saja, karena perusahaan memiliki kekuatan keuangan dan memiliki pengacara serta memiliki hubungan baik dengan pemerintah khususnya bagian tenga kerja. 

Karena PMA Tiongkok merupakan bagian dari Investor yang berkontribusi sehingga punya SOP sendiri dan terkesan memiliki "immun" terhadap peraturan di Indonesia dalam hal ketenaga kerjaan.

Dari awal padahal saya sudah sangat jelas menyampaikan bahwa saya mau resign dan mutasi itu bukan keinginan saya. Karena saya benar benar mau resign maka saya buat surat pengunduran diri ke dua sebagai jawaban untuk memenuhi ketentuan yang ada diundang undang tenaga kerja. 

Jika memang saya tidak mendapatkan hak uang pisah sebagaimana diatur undang undang maka saya tidak akan meminta hak saya. 
Tapi saya mau pembuktian hukum bahwa saya memang tidak punya hak setelah 4 tahun lebih bekerja di PT. Julong Group dan tidak punya masalah, pintanya.

Saya memohon kepada pihak terkait sebagai pakar hukum dan keadilan, apakah saya memang tidak memiliki hak uang pisah atas resign saya yang saya lakukan. 

Saya sudah kembali bersama keluarga di Kalimantan Barat dan terus terang untuk menggelar perkara di pengadilan pasti menyulitkan saya jika harus sidang di Jakarta, karena membutuhkan biaya yang besar sementara hak saya yang saya tuntut hanya sedikit, imbuh Poli.

Saya memohon kepada pihak pemerintah sebagai pakar hukum dan keadilan untuk menuntaskan permasalahan ini, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak karyawan lainnya yang mengalami nasib seperti yang saya alami ini. Harap Poli kepada pihak pemerintah/pakar hukum dan keadilan
(25/6/19)
(Jhn,Tim)

Previous
« Prev Post