HEADLINE NEWS

Kategori

Bencana (4) BUMN (1) Business (14) Daerah (1155) Entertaiment (12) Games (5) Headline (1139) Hiburan (15) hukum (48) Internasional (72) Kasus (1) Keagamaan (2) Kebakaran (1) Kesehatan (38) Korupsi (1) KPUD (1) kriminal (13) Lakalantas (2) Migas (1) Misteri (5) Movie (2) Nasional (239) PEMDA (2) pendidikan (41) Pilkada (1) Polisi (112) Politik (138) Ragam (14) seni (2) Slider (136) Sports (16) Technology (5) TMMD (1) TNI (5) Umum (35)

Ketua Komisi A DPRD sintang Syahroni: Hujani Interupsi Saat Bupati, Wabup Absen Pada Paripurna 5


S14n Sintang, Rapat Paripurna Ke-5, Masa Persidangan II DPRD Sintang berawal kericuhan, Pasalnya Ketua Komisi A DPRD Sintang Syahroni yang sekaligus merupakan juru bicara Fraksi PKB sempat memberikan Interupsi saat Paripurna akan dimulai, Interupsi tersebut disampaikan karena Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir pada Rapat Paripurna 13/06/2019.

Menurut Syahroni bahwa kabar ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna ini memang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Sintang saat Rapat Internal, Menurut Syahroni, pihaknya sudah menyampaikan sikap atas hal tersebut, namun hingga Paripurna dimulai pihaknya belum mendapatkan penjelasan alasannya atas ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati. 

“Masalah jadwal telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah, Apabila ada alasan yang urgensi dan penting harus disampaikan terkait ketidakhadiran itu. Kami belum menerima penjelasan semacam itu hingga rapat dimulai,  maka muncullah Interupsi dari Fraksi PKB,” kata Syahroni.


“kami melihat secara umum bagaimana tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan pembentukan Perda memang ada di Bupati dan DPRD sehingga ketidakhadiran Bupati atau wakil Bupati itulah kami anggap etika yang hilang secara kelembagaan,” tambahnya. 

Setelah itu Pejabat yang mewakiki pihak Eksekutif baru menjelasan alasan Kepala Daerah tidak menghadiri Paripurna, dikarenakan Bupati ada tugas Kedinasan di Eropa, sedangkan Wakil Bupati tugas Dinas di Kinabalu.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Syahroni mengatakan, bahwa pihaknya dapat menerima alasan tersebut, Namun hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan kedepannya, “Sebab etika dan lembaga Politik adalah tanggung Jawab Bupati dan Wakil Bupati!” pungkasnya.(red.ari)

Previous
« Prev Post