HEADLINE NEWS

Kategori

Bencana (4) BUMN (1) Business (14) Daerah (1155) Entertaiment (12) Games (5) Headline (1139) Hiburan (15) hukum (48) Internasional (72) Kasus (1) Keagamaan (2) Kebakaran (1) Kesehatan (38) Korupsi (1) KPUD (1) kriminal (13) Lakalantas (2) Migas (1) Misteri (5) Movie (2) Nasional (239) PEMDA (2) pendidikan (41) Pilkada (1) Polisi (112) Politik (138) Ragam (14) seni (2) Slider (136) Sports (16) Technology (5) TMMD (1) TNI (5) Umum (35)

BAWASLU: DIDUGA ADA 4 PELANGGARAN DI MASA TENANG PEMILU 2019 DI SEKADAU

S14N Sekadau, Pemilu serentak yang terlaksana di seluruh Indonesia, 17/4/2019 masyarakat berharap agar semua konstestan berdemokrasi secara sportif dan bersih.
Akan tetapi riil di lapangan masih ada konstestan yang berbuat curang alias tidak jujur.

Begitu juga pelaksanaan Pemilu di Sekadau, informasi dugaan Money Politik beberapa oknum Caleg di Kabupaten Sekadau masih juga terjadi.

Berikut hasil konfirmasi tim awak media dengan pihak Komisioner Bawaslu, Al Aminuddin.
Al mengatakan memang benar ada warga yang melaporkan bahwa warga tersebut menerima sejumlah uang dari salah satu diantara Calon Legislatif Kabupaten Sekadau. Dan hal tersebut bukanlah OTT, jelas All.

Al Aminuddin menjelaskan, untuk sementara ini di kabupaten Sekadau terdapat ada 4 kasus pelanggaran dan ke-empatnya terjadi diwaktu masa tenang (sebelum tanggal 17). Diantaranya 1 kasus di desa Tamang Nanga Mahap, dan 3 kasus di Sekadau Hilir (termasuk 1 kasus di dusun Seransa desa Gonis Tekam dan 2 kasus di Mungguk). Semuanya dilengkapi bukti berupa uang, dan ada satu peristiwa di Sekadau Hilir dengan alat bukti berupa uang dan bahan kampanye, jelas All Aminuddin.

Lanjut All, yang bisa diindikasikan kasus pelanggaran money politik dalam kegiatan Pemilu serentak ini ada 3 tahapan.
Diantaranya masa kampanye, masa tenang dan masa pemilihan.
Menurut All, warga melaporkan kejadian tersebut pada selasa malam dan pihaknya langsung melakukan langkah-langkah sesuai aturan. 

Begitu kita memperoleh informasi dari masyarakat, malam itu juga kita langsung lakukan klarifikasi kepada pihak terlapor, tuturnya. 
Menurutnya, tentu kasus tersebut akan terus didalami oleh pihaknya berdasarkan aturan dan prosedur-prosedur yang berlaku. 

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, bisa direkomendasikan untuk pembatalan dan di pidana selama 4 tahun.
Dan rencananya besok jumat 19/4, kita lakukan pemanggilan terhadap oknum yang bersangkutan, dan tentunya
"Sesuai mekanisme, saksi-saksi dan alat bukti," pungkasnya pada (18/4/2019).
(Jhon)

Previous
« Prev Post